Makin Menguat, Provinsi NTT Bakal Terpecah Menjadi Tiga
Nusa Tenggara Timur (disingkat NTT) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang meliputi bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi ini memiliki ibu kota di Kota Kupang dan memiliki 22 kabupaten/kota. Provinsi ini berada di Sunda Kecil.[7][8] Tahun 2020, penduduk provinsi ini berjumlah 5.325.566 jiwa, dengan kepadatan 111 jiwa/km2.
Setelah pemekaran, Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tenggara Indonesia. Provinsi ini terdiri dari beberapa pulau, antara lain pulau Flores, pulau Sumba, pulau Timor, pulau Alor, pulau Lembata, pulau Rote, pulau Sabu, pulau Adonara, pulau Solor, pulau Ende, pulau Komodo dan pulau Palue.
Provinsi ini terdiri dari kurang lebih 1.200 pulau, tiga pulau utama di Nusa Tenggara Timur adalah Pulau Flores, Pulau Sumba dan Pulau Timor (bagian barat).
1. Provinsi Sumba-Sabu-Raijua
Santer Beredar pesan berantai di grup-grup WA di NTT, tentang Isu Pembentukan Provinsi Sumba-Sabu Raijua Kian Menguat. Hal itu didukung oleh Empat Bupati dan Pimpinan DPRD se Sumba Raya (Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya) menyatakan dukungan terhadap aspirasi yang berkembang untuk membentuk Provinsi Sumba Sabu Raijua. Dukungan itu muncul dalam audiensi Bupati dan DPRD dengan Tim Inisiator dari Kupang yang dipimpin John Ogga bersama tim inisiator dari empat kabupaten di Sumba.
Sesungguhnya, keinginan untuk membentuk provinsi sendiri ini sudah lama, tetapi terbentuk dengan berbagai persyaratan. Namun, dengan adanya empat kabupaten di Sumba dan Sabu Raijua, maka otomatis memenuhi syarat administrasi minimal lima kabupaten/kota untuk membentuk provinsi baru.
Berikut ini pesan berantai tentang Isu Pembentukan Provinsi Sumba-Sabu Raijua Kian Menguat.
Siaran Pers yang beredar di grup-grup WA.
Bupati se-Sumba Raya Dukung Pembentukan Provinsi Sumba Sabu Raijua. Waikabubak-Empat Bupati dan Pimpinan DPRD se Sumba Raya (Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya) menyatakan dukungan terhadap aspirasi yang berkembang untuk membentuk Provinsi Sumba Sabu Raijua. Sedangkan, tim inisiator berhalangan ke Kabupaten Sabu Raijua karena terkendala cuaca.
Dukungan itu muncul dalam audiensi Bupati dan DPRD dengan Tim Inisiator dari Kupang yang dipimpin John Ogga bersama tim inisiator dari empat kabupaten di Sumba.
“Perkembangan sangat baik, karena semua memberikan dukungan secara informal. Untuk sikap resmi dari DPRD dan Bupati tentu membutuhkan prosedur yang semestinya. Yang jelas ada semangat untuk membentuk provinsi baru,” jelas Ketua Tim Inisiator dari Sumba Barat, Petrus Paubun di Waikabubak, Sumba Barat, NTT, Kamis (31/03/2022).
Petrus menjelaskan, di Sumba Barat Daya (SBD), tim inisiator diterima langsung Bupati SBD dr. Kornelis Kodi Mete dan DPRD SBD pada 17 Maret 2022. Kemudian, di Sumba Barat, tim inisiator diterima Wakil Bupati John Lado dan pimpinan DPRD Sumba Barat. Di Sumba Tengah, Tim Inisiator diterima Bupati Sumba Tengah, Paulus Kira Limu dan di Sumba Timur, Tim Inisiator diterima Wakil Bupati David Melo Wadu.
Sebenarnya, kata Petrus, sesuai jadwal tim inisiator dari Kupang akan melakukan audiensi dengan Bupati dan DPRD Sabu Raijua, tetapi terhambat transportasi ke Sabu Raijua akibat cuaca sehingga kembali ke Kupang untuk mengatur jadwal baru ke Sabu Raijua.
Menurut Petrus, keinginan untuk membentuk provinsi sendiri ini sudah lama, tetapi terbentuk dengan berbagai persyaratan. Namun, dengan adanya empat kabupaten di Sumba dan Sabu Raijua, maka otomatis memenuhi syarat administrasi minimal lima kabupaten/kota untuk membentuk provinsi baru.
Menyinggung mengenai moratorium pemekaran yang masih diberlakukan pemerintah pusat, Petrus mengatakan, pihaknya menyadari adanya tantangan seperti itu. Tetapi, pemerintah akan bijak melihat aspirasi yang berkembang di masyarakat.
“Kalau ditanya kenapa perlu ada Provinsi Sumba Sabu, ya kami juga ingin berkembang seperti daerah lain, dimana memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan keberadaan provinsi baru akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Jadi, jangan dibalik logikanya. Kami mau provinsi karena mau keluar dari kemiskinan, bukan karena daerah miskin tidak layak mekar. Ya jangan begitu cara melihatnya. Masa tidak boleh kita sejahtera,” tegas Petrus Paubun.
Petrus mengatakan, alasan keterbatasan anggaran sangat tidak tepat dijadikan alasan menolak pembentukan provinsi. “Anggaran itu kan bukan dibuang ke laut, tetapi tetapi mengalir ke masyarakat, mungkin melalui gaji, tunjangan dan sebagainya, tetapi itu kan fungsi stimulus ekonomi dari anggaran negara dan daerah. Kalau anggaran itu dibuang ke laut, itu baru sia-sia,” katanya.
Dia menjelaskan, kalau dibandingkan, perekonomian di Sumba saat dua kabupaten dan empat kabupaten, maka hampir dipastikan keadaan saat ini jauh lebih baik. “Kalau itu lebih baik untuk masyarakat, kami yakin pemerintah akan melihat hal ini. Kami yakin pemerintah dimanapun ingin mensejahterakan rakyatnya,” tegasnya.
Petrus mengatakan, Presiden Joko Widodo sangat menyayangi orang NTT dan juga orang Sumba Sabu Raijua. Pada saatnya, Presiden Jokowi akan membentuk Provinsi Sumba Sabu Raijua.
“Begini ya, tidak diberikan provinsi baru saja, kami sudah harga mati dengan Pak Jokowi. Apalagi, kalau Pak Jokowi memberikan provinsi baru, itu mungkin tidak akan terhapus dalam sejarah,” tegasnya.
Mengenai potensi ekonomi untuk membiayai provinsi baru di masa datang, Petrus mengatakan, sudah ada tim yang melakukan kajian ekonomi. Ada banyak sekali potensi ekonomi yang bisa dikembangkan ke depan. Selama ini, katanya, tidak terlalu mendapat perhatian.
“Kami harap, setelah Bali, Lombok, Sumba akan menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik di masa depan. Saat ini sudah mulai tampak seperti itu,” tuturnya.(*)